Jambi – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal. Kegiatan ini digelar pada Senin, 14 Juli 2025 minggu lalu, di Hotel BW Luxury Jambi, dan diikuti oleh berbagai pihak.

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, serta kepala daerah kabupaten/kota. Selain itu, kegiatan turut dihadiri oleh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder lintas sektor.

Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I menyampaikan komitmen pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Provinsi Jambi mendukung penuh program sertifikasi halal gratis oleh BPJPH. Program ini mendapat dukungan aktif dari Bappeda, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Pariwisata.

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Sutha turut mengambil peran penting. Ketua LPH Sutha, Mohd. Norma Sampoerno, M.Pd, hadir sebagai narasumber dalam rapat koordinasi tersebut.

Dalam paparannya, ia menjelaskan mekanisme pendaftaran sertifikasi halal jalur reguler kepada peserta rapat. Menurutnya, LPH Sutha berkomitmen menjaga kualitas audit halal dengan meningkatkan kapasitas auditor dan sistem manajemen. Langkah ini untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru dan integrasi sistem sihalal nasional. Ia menekankan pentingnya konsistensi terhadap standar ISO IEC 17065 untuk menjaga mutu lembaga sertifikasi.

LPH Sutha juga siap bersinergi dengan OPD dan pemerintah daerah dalam memfasilitasi sertifikasi halal reguler. Dukungan ini terbuka bagi seluruh wilayah di Provinsi Jambi, termasuk kabupaten dan kota. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten Bungo telah rutin memfasilitasi sertifikasi halal sejak tahun 2023. Melalui Dinas Koperasi dan Perindustrian, mereka mendampingi pelaku usaha binaan secara berkelanjutan hingga 2024.

Partisipasi aktif UIN STS Jambi melalui LPH Sutha mencerminkan komitmen kampus dalam mendukung ekosistem halal nasional. Sinergi antara BPJPH, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi menjadi kunci akselerasi sertifikasi halal di Indonesia.